Bupati Takalar Patut Diacungi Jempol

“Tidak ada artinya seorang Burhanuddin Baharuddin selaku Bupati Takalaar, kalau orang-orang di sekitarnya, para pembantunya, tidak mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bupati harus mencari orang yang tepat untuk menempati pos-pos tertentu di pemerintahan, agar irama pembangunan di Kabupaten Takalar dapat berjalan dengan baik.”
-Alimuddin Daeng Namba'- (Tokoh Masyarakat Takalar)




-------------

Selasa, 24 Nopember 2015

Bupati Takalar Patut Diacungi Jempol

Takalar, (PEDOMAN KARYA). Memimpin sebuah kabupaten bukanlah pekerjaan mudah, karena selain membuat program dan melaksanakan pembangunan, seorang bupati juga harus menghadapi berbagai masalah internal maupun eksternal.

Karena itulah, seorang bupati harus membentuk tim kerja, mencari mitra kerja, dan merangkul semua pihak yang memiliki potensi untuk melaksanakan program kerja dan memacu laju pembangunan di daerah yang dipimpinnya.

Burhanuddin Baharuddin selaku Bupati Takalar, telah berupaya melakukan hal tersebut dan bahkan telah berupaya meyakinkan pemerintah pusat dan sejumlah investor (nasional dan internasional) bahwa Takalar memiliki potensi yang besar untuk berinvestasi.

Salah satu hasil yang diraih yaitu ditetapkannya Takalar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang pencanangannya dilakukan pada Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XV, di Teluk Laikang, Dusun Puntondo, Kecamatan Mangara’bombang, Takalar, 27 Juli 2015.

Kawasan Ekonomi Khusus merupakan kawasan dengan batas tertentu yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK  dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi akitivitas investasi, ekspor, dan perdagangan, guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi.

Burhanuddin kepada “Pedoman Karya” beberapa hari sebelum dilangsungkannya PSBM ke-15, mengatakan, pihaknya sudah lama merancang pembangunan kawasan industri dengan nama Kawasan Industri Takalar, tetapi Jusuf Kalla selaku Wapres RI sekaligus Pembina Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) menyarankan agar namanya diubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.

“Kita merancang pembangunan kawasan industri yang dikelilingi oleh sejumlah desa di Kecamatan Mangara’bombang. Jadi di sana nanti ada bermacam-macam industri dan juga ada bandara. Pembangunan kawasan ekonomi khusus ini tentu akan menghidupkan perekonomian di Mangara’bombang khususnya dan di Kabupaten Takalar pada umumnya,” jelas Burhanuddin.

Dengan pencanangan Kawasan Ekonomi Khusus tersebut, Pemkab Takalar berharap Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran melalui APBN untuk pembangunan infrastruktur di Takalar, agar para investor tidak ragu menanamkan investasinya di Takalar.

Kunci Sukses

Atas keberhasilan tersebut, Burhanuddin Baharuddin selaku Bupati Takalar patut diacungi jempol, karena tidak mudah meyakinkan pemerintah pusat untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus.

“Saya kira Pak Bur (Burhanuddin Baharuddin) patut diberi acungan jempol,” kata salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Takalar, Alimuddin Daeng Namba’, dalam bincang-bincang dengan “Pedoman Karya”, pada beberapa kesempatan.

Untuk menyukseskan berbagai program dan upaya yang telah dilakukan Bupati Takalar tersebut, katanya, maka Burhanuddin harus mencari dan menempatkan orang-orang yang tepat pada berbagai pos pemerintahan yang dipimpinnya.

“Tidak ada artinya seorang Burhanuddin Baharuddin kalau orang-orang di sekitarnya, para pembantunya, tidak mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” tandas Alimuddin.

Pria kelahiran Takalar, 8 September 1966, yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil di Pemprov Sulsel, mengatakan, pembangunan di Kabupaten Takalar bisa berjalan baik, lancar, dan dinamis, jika para pembantu bupati mampu menerjemahkan program pembangunan yang telah dicanangkan.

Dengan kata lain, kata ayah tiga anak yang juga memiliki usaha peternakan di Takalar dan Gowa, kunci sukses pembangunan di Kabupaten Takalar, terletak pada para pelaksana pembangunan di lapangan yang dipimpin para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Intinya, bupati harus mencari orang yang berkualitas dan tepat untuk menempati pos-pos tertentu di pemerintahan, agar irama pembangunan di Kabupaten Takalar dapat berjalan dengan baik,” tutur Alimuddin. (win)