Rumput Laut Potensi Unggulan Takalar: “Di Alam Nyata, Belum Jadi Unggulan”

KEHIDUPAN petani rumput laut di Takalar ternyata masih sangat jauh dari tingkat sejahtera, taraf ekonominya masih biasa-biasa saja, bahkan ada di antara mereka sudah tak mampu menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat SMP dan SMA, karena ketidak-berdayaan membeli pakaian seragam sekolah, sekalipun Pemkab Takalar saat ini sudah mengratiskan pembayaran SPP di SD, SMP, dan SMA. (Foto: S Kadir Sijaya)






-----------------

Rumput Laut Potensi Unggulan Takalar:

“Di Alam Nyata, Belum Jadi Unggulan”

Laporan: S. Kadir Sijaya
(Wartawan Media Aktual / Pengurus PWI Perwakilan Gowa –Takalar)

Hari Pers Nasional(HPN) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan HUT PWI ke-67 yang dipusatkan di Kabupaten Takalar, diisi dengan berbagai kegiatan.

Kalau selama ini kegiatan yang dilaksanakan panitia cenderung bersifat serimonial, namun kali ini “HPN dan HUT PWI” dimasukkan dua agenda acara yang bakal menjadi agenda tetap tiap perayaan Hari Pers Nasional, yang dirangkai dengan event, yaitu Lomba Penulisan Tingkat siswa SMU dan sederajat tentang Narkoba, dan lomba Karya Jurnalistik dalam bentuk feature dan reportase, khusus potensi daerah.

Sehubungan dengan lomba Karya Jurnalistik, sesuai agenda panitia lokal, pada hari Rabu (22/5/2013) bertempat di Ruang Pola Bupati Takalar yang dihadiri kurang lebih, 50 orang Jurnalis baik dari media cetak maupun elektronik, diadakan acara pembekalan.

Pembekalan terhadap peserta sangat penting sebagai acuan penulisan “potensi” Takalar. Mendengarkan paparan dari tiga kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Derah), yaitu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Drs Ahmad Rivai MSi, Kepala Dinas Pariwisata dan Sosial Drs H Abbas MM, dan Dinas Perindag Ibu Mardiana Pagasingi SE MM.

Ahmad Rivai dalam paparannya menjelaskan, walau hanya 25% potensi Takalar yang digerakan namun dalam hal kuantitas, Kabupaten Takalar termasuk dalam lima besar tingkat nasional penghasil rumput laut. Padahal Kabupaten Takalar memiliki garis pantai lumayan panjang yaitu sekitar 74 km, tentu saja daerah ini sangat menjanjikan dari segi kekayaan alamnya.

Rivai berterus terang dari sisi kualitas produksi rumput laut Takalar, kalau bercermin pada standar PT Giwang, maka selama ini mereka hanya bisa menampung produksi rumput laut sebesar 10%.

Saat ditanya para awak media, mengenai mengapa kualitas produksi begitu banyak yang rendah, Rivai berdalih banyak faktor yang menyebabkan kualitas rendah, di antaranya pola pikir dan perilaku hidup para petani.

Kedua permasalahan ini tidak bisa ditangani sendiri oleh Dinas Perikanan dan Kelauatan, tetapi harus ditangani secara terpadu antara SKPD terkait, tentu saja sokongan pemerintah Kabupaten Takalar harus terdepan memotivasi dan memberikan spirit finansial khususnya kepada para petani rumput laut Takalar.

Ijon dan rentenir berkeliaran, tidurkah Pemerintah?

Yang pasti, pada saat kunjungan ke lokasi titik penulisan lomba yakni Desa Lagaruda Kecamatan Sanrobone, penulis sempat berbincang-bincang dengan beberapa petani rumput laut dan mereka pun mengisahkan kehidupan kesehariannya.

Di situlah tampak jelas bahwa keberadaan mereka dalam melakoni hiduo sebagai petani rumput laut ternyata kehidupan mereka masih sangat jauh dari tingkat sejahtera. Taraf ekonomi mereka masih biasa-biasa saja. Bahkan ada di antara mereka yang tak mampu menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat SMP dan SMA, karena ketidak-berdayaan membeli pakaian seragam sekolah, sekalipun Takalar saat ini sudah menggratiskan SPP pada tingkat SD, SMP, dan SMA.

Menurut petani, kebutuhan pemenuhan isi perut “kampung tengah” lebih penting ketimbang keperluan lainnya.

Pengakuan polos dari Daeng Mile, salah seorang petani rumput laut di Takalar tentu saja sebagai gambaran begitu menyedihkannya “orang-orang pinggiran”. Kondisi ekonominya yang tidak jauh berbeda dengan petani rumput lainnya, yaitu hanya sekedar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Keadaan petani rumput laut masih sangat memprihatinkan, selain karena campur tangan pemerintah masih sangat jauh dari harapan masyarakat. Dari segi harga belum bisa mengangkat taraf hidup para petani.


-----------------

Keadaan petani rumput laut masih sangat memprihatinkan, selain karena campur tangan pemerintah masih sangat jauh dari harapan masyarakat. Dari segi harga belum bisa mengangkat taraf hidup para petani. Peralatan yang seadanya, cara kerja yang masih tradisional tentu menghasilkan hasil seadanya pula. (Foto: S Kadir Sijaya)
----------------------


Peralatan yang seadanya, cara kerja yang masih tradisional, tentu membuahkan hasil seadanya pula. Untuk itu Daeng Mile mewakili petani rumput laut lainnya berharap bantuan Pemerintah Takalar, melalui Bupati Burhanuddin Baharuddin, agar bisa memberikan perhatiannya yang lebih besar.

"Jangan setengah hati, karena kami pun adalah masyarakatmu," katanya.

Kepala UPTD Rumput Laut Dinas Perikanan Takalar Abdul Hakim saat mengantar para wartawan ke Pantai Sandrobone, Desa Lagaruda, mengakui terus terang kesulitan memutuskan mata rantai ketergantungan masyarakat terhadap ijon.

Menjawab pertanyaan penulis, Abd Hakim menandaskan secara teknis sudah sering disampaikan tentang waktu ideal untuk panen yaitu antara 40-45 hari, namun alasan kebutuhan hidup, sehingga waktu panen dipersingkat.

Kemudian teknis penjemuran yang sesuai dengan teori yaitu dijemur dulu dengan ikatannya satu hari. Akan tetapi faktanya petani tidak mau repot sehingga langsung dipatahkan dari tali bentangan, akibatnya kualitas rumput laut menjadi rendah dan pada gilirannya harganya anjlok.

Untuk mengatasi ketidak-berdayaan petani rumput laut terhadap, rentenir atau ijon, maka memang dibutuhkan keberpihakan nyata dari Pemkab Takalar berupa insentif kebijakan, serta dikerjakan secara terpadu baik pemerintah, maupun elemen lainnya yang bisa mengatrol nilai tambah dari hasil jerih payah petani rumput laut.

Karena yang pasti, luas hamparan pesisir pantai yang dimiliki Takalar, Kecamatan Sanrobone ini sangatlah menjanjikan kalau pengelolaannya tertata secara profesional. Apalagi kalau pihak Pemkab Takalar lebih dalam lagi campur-tangannya memberikan fasilitas dengan mendatangkan pembeli yang bisa mengangkat dan mengatrol harga dari petani.

Jangan sampai kebiasan dengan fasilitas ijon atau para rentenir yang selalu berkeliaran dengan harga rendah, terus berlanjut.

Pemkab Takalar harusnya “hadir” di saat para petani rumput laut susah, jangan biarkan masyarakat dan pekerja rumput laut “buang handuk” alias menyerah dengan nasib, karena ketidak-berdayaannya terhadap rentenir (cukong).

Jangan pula rumput lautnya Takalar yang dianggap bagus dan berkulaitas, tetapi para petaninya masih menjerit dengan harga rendah. Akibatnya petani bergelut dengan kemiskinan, bahkan kian terpinggirkan.

Mestinya Pemkab Takalar dan elemen terkait bahu-membahu dalam memberikan solusi terbaik untuk memecahkan masalah ini. Paling tidak, saat ini dan ke depan petani kembali bersemangat mengurus ladang rumput lautnya.

Para pemodal atau investor diharapkan datang ke Takalar menawarkan dan membeli rumput laut dengan harga yang memadai. Pemerintah lagi-lagi dituntut untuk terus berperan aktif memikirkan nasib para petani rumput lautnya agar ke depan tingkat ekonomi kian membaik, yang pada akhirnya kesejahteraan keluarga masing-masing petani rumput laut, ada dalam genggaman mereka masing-masing.

”Biarkan petanimu sejahtera, karena campur tanganmu wahai sang penguasa” untuk memberikan jalan keluar agar praktek ijon, para cukong dan rentenir, tidak lagi menguasai petanimu yang menjadi bulan-bulanan, karena mempermainkan harga yang tidak pantas.

Bukankan rumput laut di Takalar ini merupakan potensi unggulan?? Tetapi mengapa di alam nyata, sampai sekarang bukan unggulan ???  

---------------
[Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya di blog "Sulawesi Selatan"]