Proses Panjang Pembentukan Kabupaten Takalar

GERBANG KOTA TAKALAR. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 itu, maka sejak tanggal 10 Februari 1960, terbentuklah Kabupaten Takalar, dengan Bupati Kepala Daerah (Pertama) adalah Bapak Haji Donggeng Daeng Ngasa (seorang Pamongpraja Senior). Selanjutnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 1960 menetapkan Pattallassang, sebagai Ibukota Kabupaten Takalar. (Foto: Asnawin)




--------------

Mengenal Kabupaten Takalar (1):

Proses Panjang Pembentukan Kabupaten Takalar

Oleh: Asnawin Aminuddin


Wilayah yang kini masuk Kabupaten Takalar, pada abad ke-16 merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Raja Gowa.

Dalam kronik (cerita para pendahulu) Gowa, disebutkan bahwa Raja Gowa, I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiyung Tunipallangga Ulaweng (1546-1565), berhasil menaklukkan Bajeng, Lengkese, dan Polombangkeng (ketiganya kini berada di wilayah Kabupaten Takalar), sebagai daerah kekuasaannya.

Wilayah lain yang ditaklukkan, yaitu Lamuru, Soppeng, berbagai negara (kerajaan) kecil di belakang Maros, Wajo, Suppa, Sawitto, Alitta, Duri, Panaikang, Bulukumba, negara-negara lain di selatan, dan wilayah pegunungan di selatan.

Pada perkembangannya kemudian, Takalar dijadikan sebagai onderafdeling.yang tergabung dalam daerah Swatantra Makassar bersama-sama dengan onderafdeling Makassar, Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan, dan Jeneponto.

Onderafdeling adalah suatu wilayah administratif yang diperintah oleh seorang kontrolir (wedana bangsa Belanda) pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sebuah onderafdeling terdiri atas beberapa landschap (setingkat kecamatan).

Onderafdeling Takalar, membawahi beberapa district (adat gemen chap) yaitu: District Polombangkeng, District Galesong, District Topejawa, District Takalar, District Laikang, District Sanrobone. Setiap District diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng, kecuali District Topejawa diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang bergelar Lo’mo.

Upaya memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Takalar, dilakukan bersama antara Pemerintah, Politisi, dan tokoh-tokoh masyarakat Takalar. Melalui kesepakatan antara ketiga komponen ini, disepakati 2 (dua) pendekatan/cara yang ditempuh untuk mencapai cita-cita perjuangan terbentuknya Kabupaten Takalar, yaitu:

1. Melalui Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Swatantra Makassar. Perjuangan melalui Legislatif ini, dipercayakan sepenuhnya kepada 4 (empat) orang anggota DPRD utusan Takalar, masing-masing H. Dewakang Dg. Tiro, Daradda Dg. Ngambe, Abu Dg. Mattola dan Abd. Mannan Dg. Liwang.

2. Melalui pengiriman delegasi dari unsur pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat. Mereka menghadap Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar menyampaikan aspirasi, agar harapan terbentuknya Kabupaten Takalar segera terwujud. Mereka yang menghadap Gubernur Sulawesi adalah Bapak H. Makkaraeng Dg. Manjarungi, Bostan Dg. Mamajja, H. Mappa Dg. Temba, H. Achmad Dahlan Dg. Sibali, Nurung Dg. Tombong, Sirajuddin Dg. Bundu dan beberapa lagi tokoh masyarakat lainnya.

Upaya ini dilakukan tidak hanya sekali jalan. Titik terang sebagai tanda-tanda keberhasilan dari perjuangan tersebut sudah mulai nampak, namun belum mencapai hasil yang maksimal, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1957 (LN No. 2 Tahun 1957), maka terbentuklah Kabupaten Jeneponto-Takalar dengan Ibukotanya Jeneponto.

Sebagai Bupati Kepala Daerah yang pertama adalah Bapak H. Mannyingarri Dg. Sarrang dan Bapak Abd. Mannan Dg. Liwang sebagai Ketua DPRD.

Para politisi dan tokoh masyarakat tetap berjuang, berupaya dengan sekuat tenaga, agar Kabupaten Jeneponto-Takalar segera dijadikan menjadi 2 (dua) kabupaten masing-masing berdiri sendiri yaitu: Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar.

Perjuangan panjang masyarakat Kabupaten Takalar, berhasil mencapai puncaknya, setelah keluarnya Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 (LN Nomor 74 Tahun 1959), tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan dimana Kabupaten Takalar termasuk di dalamnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 itu, maka sejak tanggal 10 Februari 1960, terbentuklah Kabupaten Takalar, dengan Bupati Kepala Daerah (Pertama) adalah Bapak Haji Donggeng Daeng Ngasa (seorang Pamongpraja Senior).

Selanjutnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 1960 menetapkan Pattallassang, sebagai Ibukota Kabupaten Takalar.

Dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 1990 menetapkan Tanggal 10 Februari 1960 sebagai Hari Jadi Kabupaten Takalar.

Berdasarkan struktur pemerintahan pada waktu itu, Bupati Kepala Daerah, dalam melaksanakan tugas pemerintahan, dibantu oleh 4 (empat) orang Badan Pemerintahan Harian (BPH), dengan personalianya yaitu:

-- BPH Tehnik & Keamanan :  H. Mappa Dg. Temba
-- BPH Keuangan :  Bangsawan Dg. Lira
-- BPH Pemerintahan :  H. Makkaraeng Dg. Manjarungi
-- BPH Ekonomi :  Bostan Dg. Mamajja

Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka Districk Polombangkeng dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara, Districk Galesong dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara, Districk Topejawa, Districk Takalar, Districk Laikang dan Districk Sanrobone menjadi Kecamatan Totallasa (Singkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang, dan Sanrobone), yang selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 terbentuk lagi sebuah Kecamatan yaitu Kecamatan Pattallassang (Kecamatan Ibukota) dan terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dua kecamatan baru terbentuk lagi yaitu Kecamatan Sanrobone (Pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (Pemekaran dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara).

Dengan demikian sampai sekarang Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Kesembilan kecamatan ini membawahi sejumlah 82 Desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk + 252,275 jiwa.

Sejak terbentuknya Kabupaten Takalar hingga saat ini, pejabat Bupati Kepala Daerah silih berganti, demikian pula Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masing-masing yaitu:

BUPATI KEPALA DAERAH :

1. Donggeng Dg. Ngasa, masa Jabatan 1960-1964.
2. Makkatang Dg. Sibali, masa Jabatan 1965-1967.
3. M. Suaib Pasang, masa Jabatan 1967-1978.
4. Ibrahim Tulle, masa Jabatan 1968-1983.
5. Batong Aminullah, masa Jabatan 1983-1987.
6. Drs.H. Tadjuddin Nur, masa Jabatan 1987-1992.
7. Drs.H. Syahrul Saharuddin, MS, masa Jabatan 1992-1997.
8. Drs.H. Zainal Abidin, M.Si, masa Jabatan 1997-2002.
9. Drs.H. Ibrahim Rewa,MM, masa Jabatan 2002-2007.
10. DR.H.Ibrahim Rewa,MM, masa Jabatan 2007-2012.
11. DR.H.Burhanuddin Baharuddin,SE,M.Si masa Jabatan 2012 - Sekarang

WAKIL BUPATI :

1. Drs.H. M. Said Pammusu, M.Si, masa Jabatan 1999-2002.
2. Drs. A. Makmur A. Sadda, MM, masa Jabatan 2002-2007.
3. Drs.A. Makmur A. Sadda, MM, masa Jabatan 2007-2012.
4. H.M. Natsir Ibrahim, MM, masa Jabatan 2012-sekarang

KETUA DPRD :

1. H. A. Dahlang Dg. Sibali, masa Jabatan 1966-1970.
2. Ashar Mangung, masa Jabatan 1970-1971.
3. H. Halollang Adam, BA masa Jabatan 1971-1977.
4. Hasbuddin Muntu, masa Jabatan 1977-1982.
5. H. ABD. Wahab Dg. Ngerang, masa Jabatan 1982-1987.
6. H. Semming Bennu, masa Jabatan 1987-1992.
7. Drs. Sirajuddin Lopo, masa Jabatan 1992-1997.
8. Tjardiman, masa Jabatan 1997-1999.
9. Drs. H. Ibrahim Rewa, MM, masa Jabatan 1999-2002.
10. Drs. H.Napsa Baso, masa Jabatan 2003-2004 dan 2004-2009
11. Drs.H.Abd.Majid Makkaraeng, MM., masa Jabatan 2009-2013

Sumber referensi:
-- http://www.takalarkab.go.id/index.php/pemerintahan/2011-11-17-16-33-43/2011-08-15-05-52-35/sejarah
--https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Gowa
-- https://id.wikipedia.org/wiki/Onderafdeling
---------------